Penyelesaian Sengketa

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI



Pengertian Sengketa

sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan pleh pihak lain.  Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Cara penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (non litigasi). Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan yang disebut sebagai “Alternative Dispute Resolution” (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif.
1.      Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pengertian ADR disini adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak seperti dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolutiondalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan sengketa secara litigasi di pengadilan.
ADR mempunyai kelebihan atau kentungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan pengadilan, yakni sebagai berikut :
a.       Sifat kesukarelaan dalam proses
b.      Prosedur yang cepat dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa bersifat informal
c.       Keputusannya bersifat non-judicial karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa yang berarti pihak-pihak yang terlibat mampu meramalkan dan mengontrol hasil yang disengketakan.
d.      Prosedur rahasia (confidential)
e.       Hemat waktu dan hemat biaya, dan lain sebagainya.
Mekanisme penyelesaian sengketa ini terdiri antara lain :
a.      Negosiasi
Dalam Busines Law yang disusun ole Mark E. Roszkowski disebutkan: Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.
Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuk untuk melakukan kompromi demi tercapainya penyelesaian secara damai.
Bentuk negosiasi hanya dilakukan diluar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan maupun dalam proses pengadiln dan dapat dilakukan didalam maupun diluar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat kesepakatan damai melalui negosiasi wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah penandatanganannya  dan dilaksanakan sejak 30 hari terhitung setelah pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
b.      Mediasi
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak didalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak terdapat unsur paksaan antara pihak-pihak dan mediator karena para pihak  secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.
Langkah-langkah yang harus dilakukan bila para pelaku bisnis yang bersengketa akan menempuh jalur mediasi adalah sebagai berikut :
1)      Sepakat para pihak untuk menempuh proses mediasi
2)      Memahami masalah-masalah
3)      Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
4)      Mencapai kesepakatan
5)      Melaksanakan kesepakatan
Keunggulan mediasi sebagai gerakan ADR adalah :
1)      Negosiasi
Keputusan untuk mediasi diserahkan kepada kesepatakan para pihak sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak dari para pihak.
2)      Informal atau fleksibel
Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan sebagainya ) proses mediasi sangat fleksibel, kalau perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur bermediasi.
3)      Interest based
Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau yang salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.
4)      Future looking
Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersangkutan ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.
5)      Parties orieted
Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.
6)      Parties control
Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan.
Mediasi disisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi.
1)      Mediasi hanya dapat dilakukan secara efektif jika para pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan konsensus ( bersifat sukarela ).
2)      Pihak yang tidak beretikad baik dapat memanfaatkan poses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian sengketa.
3)      Beberapa jenis kasus mungkin tidaki dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologi dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
4)      Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum private tidak dalam lapangan hukum pidana ( UU No. 23 tahun 1997 Pasal 30 ayat 2 ).

c.       Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
Persediaan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari 2 tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, konsiliator atau badan konsiliasi menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan sengketannya. usulan ini sifatnya tidak mengikat karena diterima tidaknya usulan tersebut tergantung sepenuhnya pada para pihak.
Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
a)      Pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai conciliator atau majelis pendamai,
b)      Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
      Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja.
       Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim. Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
d.      Arbitrase
Menurut UU No. 3o tahun 1999 tentang abritase dan alternatif peneyelesaian sengketa umum, arbitrase dalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Arbitrase sangat berbeda dengan mediasi dan konsiliasi. Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya, yakni :
1)      Arbitrase diberi kewenangan penuh kepada para pihak yang akan menyelesaikan sengketa.
2)      Untuk itu arbiter ( arbitral tribunal ) berwenang mengambil putusan yang lazim disebut award.
3)      Sifat putusan langsung final and binding ( final dan mengikat ) kepada para pihak.
Secara umum dinyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradialan. kelebihan tersebut antara lain :
1)      Dijamin kerahasian sengketa para pihak.
2)      Dapat dihindarkan kelembatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi.
3)      Para pihak dapat memilih arbiter yang emnurut keyakinannya mempunyai pengetuhuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenal masalah yang disengketan, jujur dan adil.
Putusan arbitrase mempunyai putusan yang mengikat pada pihaknya dengan melalui tata cara atau prosedur yang sangat sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.
2.      Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan / Litigasi
Ligitasi adalah artinya persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.
Ligitasi sekarang menjadi tuntutan masyarakat akan adanya supremasi hukum terlihat dari perkembangan masyarakat yang semakin mengedepankan aspek legalitas. Kecenderungan masyarakat dewasa ini lebih memilih institusi hukum/ pengadilan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi diantara mereka, daripada harus duduk bersama, bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
   Proses pengadilan tidak selalu terjadi dalam gugatan penggugat. daloam beberapa hal kasus tuduhan palsu dan kurangnya fakta-fakta dari orang-orang yang terkait dapat menyebabkan akan cepat menyalahkan, dan ini dapat mneyebabkan litigasi atau tuntutan hukum. sayangnya orang tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, jadi bukanya menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, mereka mencoba menyalahkan  orang lain dan hanya bisa memperburuk keadaan.
Asas-asas umum pengadilan :
1.      Asas kebebasan hakim
2.      Hakim Bersifat menunggu
3.      Pemeriksaan berlangsung terbuka
4.      Asas kesamaan (Audi et alteran partem)
5.      Hakim aktif memimpin proses
6.      Putusan disertai alasan (Motiverings Plicht)
7.      Tidak ada keharusan untuk mewakilkan
8.      Beracara dikenakan biaya
9.      Peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”
10.  Susunan persidangan dalam bentuk majlis
11.  Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kelemahan sistem pengadilan :
1.      Proses penyelesaian sengketa yang lambat
2.      Biaya perkara yang mahal
3.      Pengadilan tidak tanggap
4.      Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah
5.      Kemampuan hakim yang bersifat generalis 
Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

Lembaga penyelesaiannya :
a.       Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis mempunyai karakteristik :
1)      Prosesnya sangat formal
2)      Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3)      Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4)      Sifat keputusan memaksa dan mengikat ( coercive and binding )
5)      Orientasi ke pada fakta hukum ( mencari pihak yang berasalah )
6)      Persidangan bersifat terbuka
b.      Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan sengketa HAKI, pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1)      Prosesnya sangat formal
2)      Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3)      Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4)      Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding )
5)      Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
6)      Proses persidangan bersifat terbuka
7)      Waktu singkat
Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer,dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini ).
Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum ).

Contoh kasus
Beberapa waktu yang lalu kasus sengketa tanah menjadi kabar yang heboh bagi sebagian besar media massa. Salah satu yang hangat dibicarakan adalah kasus sengketa tanah merunya antara warga dengan PT.Portanigra. kasus ini mencuat saat warga meruya memprotes keputusan mahkamah agung yang memenangkan gugatan PT.Portanigra atas tanah seluas 44 Ha. Kepemilikan berganda atas tanah tersebut berawal dari penyelewengan djuhri,mandor tanah, atas kepercayaan yang diberikan benny melalui toegono dalam pembebasan di meruya selatan pada tahun 1972. Djuhri mernjual tanah itu kembali kepada pihak lain karena tahu pembelian tanah itu melanggar aturan.
Penyelesaian :
Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat ( perorangan / badan hukum ) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertahanan yang telah ditetapkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional,serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut,mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat /surat keputusan pemberian hak atas tanah), ada pada kepala badan pertanahan Nasional. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain : mengenai masalah status tanah,masalah kepemilikan, dan masalah bukti-bukti porelehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.
 Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut di atas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke badan pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap. Maka badan pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi dan kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat letak tanah yang disengketakan.
Bilamana kelengkapan data tersebut telah dipenuhi,maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan maka apabila dipandang perlu setelah kepala kantor pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari kenyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam surat Edaran kepala badan pertanahan nasional tanggal 14-1-1992 no 110-150 perihal pencabutan instruksi menteri dalam negeri no 16 tahun 1984.
Dengan dicabutnya instruksi menteri dalam negeri no 16 tahun 1984, maka diminta perhatian dari pejabat badan pertanahan nasional di daerah yaitu para kepala kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten / Kota , agar selanjutnya di dalam melakukan penetapan status quo atas pemblokiran hanya dilakukan apabila ada penetapan Sita Jaminan (CB) dari pengadilan. (perbandingan dengan peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 pasal 126 ).

Sumber :

Komentar

Postingan Populer